Presiden Joko Widodo terus memantau penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah dimulai secara masif sejak Agustus. Pembagian BLT BBM ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi terhadap masyarakat yang membutuhkan akibat adanya kebijakan kebaikan harga BBM bersubsidi.
Dalam kunjungan kerjanya ke beberapa daerah seperti Kabupaten Jayapura, Kota Bandar Lampung, serta beberapa daerah di Provinsi Maluku, ia mengklaim bahwa pembagian BLT BBM tersebut sudah berjalan dengan baik.
“Saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat dan tepat sasaran. Di sini ada Bu Mensos dan Bu Menaker agar masyarakat mendapatkan kejelasan tentang pembagian BLT BBM dan bantuan subsidi upah atau BSU,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9).
Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan sampai Jumat (16/9) PT Pos Indonesia telah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten/kota dengan total 12,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah, katanya, menargetkan PT Pos Indonesia dalam beberapa waktu ke depan dapat menyalurkan minimal sebanyal 90 persen dari target sebesar 18,5 juta KPM. Risma menuturkan sejauh ini kendala dalam penyaluran bantuan sosial ini adalah wilayah yang sulit di jangkau, seperti pegunungan di Papua.
“Memang ada beberapa daerah, seperti saya sebutkan sebelumnya, di pegunungan, seperti di Papua, Papua Barat. Kami akan melakukan sekaligus untuk supaya mereka tetap bisa terima dan kami tidak padankan dengan NIK, hanya nama saja,” kata Risma.
“Tapi kita akan bekerja sama dengan Dukcapil untuk penyaluran sekaligus perekaman di Papua dan Papua Barat, terutama daerah pegunungan. Itu akan kita serahkan karena aksesnya sulit jadi akan disiapkan pesawat khusus kita kesana dengan Dukcapil untuk perekaman. Harapan kita di bulan ini tuntas 100 persen. Sehari rata-rata bisa transaksi sekitar 2,9 juta sekian,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, pihaknya ujar Risma juga telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar, yang akan dibagikan kepada kurang lebih 946 ribu anak yatim piatu, di mana setiap anak akan mendapatkan Rp200 ribu per bulan.
Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan kepada kalangan masyarakat lanjut usia (lansia) tunggal, atau lansia yang hidup sebatang kara yang jumlahnya mencapai 334.011, serta penyandang disabilitas sebanyak 19.934.
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan setidaknya sebanyak 4,1 juta pekerja telah menerima bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600 ribu pada Rabu lalu
Ida menjelaskan, sebelumnya berdasarkan data penerima BSU yang berasal dari BPJS Tenaga Kerja, para pekerja yang lolos seleksi mencapai 5.990.915. Kemudian setelah dilakukan penapisan hanya 4.361.792 yang lolos.
“Setelah itu ada verifikasi dan validasi perbankan. Yang tidak lolos 249.740 yang tidak lolos itu adalah yang tidak punya rekening bank. Ada dua pilihannya dibukakan rekening atau kami salurkan melalui PT Pos,” ujar Ida.
Pada hari ini, kata Ida, pihaknya kembali menerima data dari BPJS Tenaga Kerja sebanyak 2,4 juta. Pihaknya pun kembali akan melakukan proses penapisan dan verifikasi yang sama, sebelum nantinya BSU tersebut dibagikan.
Bantuan subsidi upah tersebut diperuntukkan bagi pekerja dengan beberapa syarat, yakni memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta, kemudian merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), dan peserta aktif BPJS Tenaga Kerja sampai Juli 2022.
Meski begitu, tambah Ida pekerja atau buruh yang mendapatkan upah minimum provinsi lebih dari Rp3,5 juta, seperti UMP DKI Jakarta yang mencapai Rp4,7 juta berhak menerima bantuan subsidi upah tersebut.
“Karena selain batas atasnya Rp3,5 juta juga senilai UMP. Ini berlaku secara nasional beda dengan subsidi upah tahun 2021 berdasarkan wilayah yang mengalami PPKM. Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yg belum menerima kartu prakerja, program keluarga harapan atau bantuan presiden untuk usaha mikro pada tahun berjalan,” pungkasnya. [gi/ah]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
