Sejumlah faktor, mulainya dari data yang tidak memadai hingga naiknya harga bahan bakar minyak, membuat nelayan di Tanah Air kesulitan dalam mengakses solar bersubsidi. Padahal Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tersebut menjadi bahan baku utama untuk melaut.
“Kalau sejak dulu, nelayan itu ya memang selalu kekurangan (bahan bakar), terutama jenis solar ya. Untuk nelayan, itu sejak dulu. Karena ketidaksinkronan data, antara jumlah nelayan dengan kebutuhan bahan bakarnya,” kata Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Budi Laksana, kepada VOA, Jumat (16/9).
Kebutuhan solar nelayan saat ini dilayani melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di titik-titik tertentu untuk mempermudah aksesnya. Namun, Budi meyakini bahwa Pertamina tidak memiliki data yang tepat mengenai jumlah nelayan, jumlah armada dan kebutuhan solar di satu wilayah. Ketiadaan data yang valid menyebabkan pasokan solar bagi nelayan selalu lebih sedikit dari jumlah yang dibutuhkan di lapangan.
“Sehingga, setiap nelayan ingin berangkat ke laut, itu solarnya selalu habis saja,” tambahnya.
Ketika solar subsidi untuk mereka tidak tersedia, nelayan dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak mudah. Pertama, mereka dapat membeli solar di penjual eceran dengan harga yang lebih mahal. Opsi lainnya adalah dengan membeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dengan kewajiban menunjukkan surat rekomendasi dari pemerintah daerah.
Kondisi ini, menurut Budi, dapat diatasi dengan Pertamina memperbanyak SPBN yang memang dikhususkan bagi nelayan.
“Ini kan harusnya, sebagai negara kepulauan, sebagai negara maritim, pemerintah memperbanyak SPBN nelayan di banyak titik. Di kampung-kampung nelayan atau di pulau-pulau terluar, itu penting,” tegas Budi.
Perbaikan data juga perlu dilakukan untuk mencegah masalah serupa terjadi di kemudian hari, di mana dalam hal ini Pertamina bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menyusun data konkret jumlah nelayan berikut kebutuhan bahan bakar mereka. Budi mengaku selama ini mayoritas nelayan sebenarnya tidak pernah bisa menikmati solar subsidi sesuai dengan hak mereka.
Pada saat ini, ketika banyak terjadi kekurangan pasokan, nelayan cenderung menerima harga solar berapapun, asal tersedia dengan mudah.
“Jangan dipersulit lah kalau nelayan beli solar, misalnya ketika enggak ada di SPBN. Ketika beli di SPBU ini kan kadang harus ada birokrasi yang diurus sebelumnya, ya tolong dipermudah,” tegasnya.
Budi menyebut, kebijakan pembagian kartu Kusuka atau Kartu Pelaku Usaha Kelautan, sampai saat ini tidak berdampak bagi akses nelayan terhadap solar bersubsidi.
Daerah Janji Bantu
Menanggapi permasalahan di lapangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjanji akan berkomunikasi langsung dengan Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), untuk mengatasi persoalan kekurangan solar di kalangan nelayan. Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan hal tersebut ketika bertemu nelayan di Kendal, Jawa Tengah, pada Kamis (15/9).
“Kita mau bicara lagi dengan BPH Migas dan Pertamina agar alokasinya bisa ditambah. Karena ini rakyat kecil yang hari ini memang butuh untuk itu. Maka kalaulah ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka, nelayan itu mungkin kalau akses minyaknya gampang juga bisa terima, kebutuhan dipenuhi bisa terima,” kata Ganjar.
Kabupaten Kendal, sebagai contoh, memperoleh kuota 7.601 kiloliter solar untuk 4.000 nelayan. Jumlah itu masih kurang setidaknya 6.000 kiloliter untuk mencukupi kebutuhan nelayan.
“Dampak kenaikan BBM ini kan kita harus mengecek kondisi yang ada. Ada dua yang menjadi perhatian kita. Satu di antaranya petani dan nelayan, mereka tidak mudah untuk menebus BBM,” lanjut Ganjar.
Nelayan membutuhkan solar untuk mesin kapal, tetapi ketika membeli BBM subsidi di luar SPBN, harus menggunakan surat rekomendasi pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal mengaku telah menandatangani setidaknya 500 surat rekomendasi setiap hari bagi nelayan secara manual.
Pemerintah Jawa Tengah mengalokasikan insentif dampak kenaikan BBM dan inflasi bagi nelayan dengan total nilai lebih dari Rp4,7 miliar yang ditujukan kepada 14.375 nelayan
Kementerian Minta Jaminan
Sementara itu, ketika berkunjung ke Kendal pada Minggu (11/9), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta stok BBM subsidi bagi nelayan terjamin aman.
“Dari hasil pengecekan di lapangan, kita melihat SPBN tadi tidak beroperasi. Informasi dari Pak Bupati karena kuota BBM bersubsidinya terbatas. Nelayan juga menyampaikan keluhan soal solar,” kata Menteri Trenggono dalam pernyataan resmi kementerian.
Kementerian memastikan adanya koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas terkait pemenuhan pasokan BBM bersubsidi, dan berharap dalam waktu dekat masalah tersebut dapat teratasi. Trenggono juga meminta bantuan aparat keamanan untuk mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran bagi kalangan nelayan.
Kementerian Kelautan, Pertamina dan BPH Migas sendiri telah sepakat, volume jatah BBM bersubsidi jenis solar yang dialokasikan untuk nelayan pada tahun ini mencapai 2,2 juta kiloliter.
“Untuk wilayah Jateng, Pak Kapolda tadi sudah sampaikan siap melakukan pengawasan optimal dengan menurunkan tim ke lapangan termasuk ke SPBN. Ini untuk menjamin penyaluran BBM subsidi untuk nelayan aman dan benar-benar sampai ke nelayan langsung,” lanjut Trenggono. [ns/rs]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
