Menurut berbagai literatur, kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Moh Mahfud MD, demokrasi adalah jawaban untuk menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Itu diterapkan berbagai negara lain, hasil penelitian menunjukkan kalau korupsi itu bisa ditangkal dengan demokrasi. Tapi hasil penelitian yang lain menyebutkan, Indonesia sudah demokrasi sejak tahun 1998, kok korupsinya tumbuh. Kok berbeda dengan teori-teori?” kata Mahfud, ketika membuka seminar Menuju Demokrasi Berkualitas di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu (27/8).
Kondisi itu terjadi, karena demokrasi Indonsia di satu sisi mengalami kemajuan, tetapi sekaligus kemunduran di sisi yang berbeda. Secara prosedur sudah diterapkan, tetapi tidak menjadi demokrasi yang substantif.
“Demokrasinya itu tidak berkualitas, karena lahir dengan cara-cara menggunakan formalitas di dalam proses pengambilan keputusan. Dikatakan, ini sudah putusan resmi oleh lembaga resmi yang dipilih oleh rakyat. Padahal, itu tidak memberi dampak positif, bahkan merugikan dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Mahfud memberi contoh, dalam penyelenggaraan Pemilu misalnya, kecurangan bertahan sampai sekarang sejak era Orde Baru. Bedanya, di era Orde Baru kecurangan dilakukan oleh pemerintah yang menggerappakn ABRI (TNI-Polri), birokrasi dan Golkar untuk memenangkan Pemilu. Saat ini, kecurangan dilakukan oleh partai peserta Pemilu.
Demokrasi dan Moralitas
Ketua Umum PB NU, Yahya Cholil Staquf melihat ada persoalan antara penerapan demokrasi, dengan moralitas yang seharusnya mewarnainya.
“Masyarakat, hari-hari ini, semakin sering diekspos dengan realitas betapa bahwa praktik-praktik, baik politik maupun ekonomi, yang terjadi di dalam konteks demokrasi itu sendiri, sesungguhnya banyak di antaranya merupakan praktik-praktik yang boleh dikata tidak bermoral,” ujarnya.
Ketidakbermoralan itu muncul, karena demokrasi hanya mengandalkan keabsahan atau legitimasi dari segi hukum formal. Dalam praktiknya, demokrasi menyiasati nilai-nilai moral yang semestinya ditegakkan.
Yahya mengungkap sejumlah tantangan demokrasi di Indonesia, kaitannya dengan problem yang dihadapi masyarakat. Tantangan itu antara lain, sejauh mana ada jaminan norma demokrasi dilaksanakan semestinya. Apa yang dipaparkan Menkopolhukam di atas soal kecurangan dalam Pemilu misalnya, menjadi salah satu contohnya.
“Secara keseluruhan, ada tantangan bagaimana kita mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada demokrasi itu sendiri. Kalau masyarakat kehilangan kepercayaan kepada demokrasi, tentu kita punya masalah besar,” papar Yahya.
Karena itulah, masyarakat Indonesia kemudian mempertanyakan posisi moralitas dalam konstruksi demokrasi itu sendiri.
“Apakah demokrasi ini hanya soal mekanisme yang transparan dan adil untuk semua orang, sehingga semua bisa punya kesempatan yang sama. Atau ini hanya sekedar satu rangkaian aturan-aturan yang bisa dicari lubangnya, sehingga orang bisa tetap bermain untuk memperoleh keuntungan eksklusif ditengah-tengah tatanan demokrasi yang ada?”ujarnya.
Demokrasi dan Keberadaban
Peneliti senior CSIS, J Kristiadi, sepakat bahwa demokrasi bukan hanya soal penerapan prosedur, misalnya terkait Pemilu. Dia mengingatkan, di era Orde Baru semua prosedur dilaksanakan dengan tertib, tidak demokrasi yang sebenarnya tidak hadir.
“Demokrasi, manajemen kekuasaan, itu juga mempunyai problem. Bahwa yang penting nilai peradaban, bukan prosedur, struktur, atau mekanisme, tetapi peradaban,” ujarnya.
“Sebab kita pernah mengalami, di Orde Baru itu tertib sekali. Ada Pemilu, ada DPR ada semuanya. Bahkan begitu tertibnya, Golkar yang bukan partai itu kalau ikut Pemilu, pasti menang. Sebelum Pemilu dia sudah menang,” tambah Kristiadi.
Demokrasi, sebagai sistem memang pilihan yang sangat tidak ideal. Kristiadi menyebut, penyebabnya adalah karena sistem ini memiliki cacat bawah.
“Karena demokrasi yang modern, adalah demokrasi perwakilan. Dua ratus juta lebih rakyat Indonesia, diwakili oleh seribu orang. Apa jaminan itu mewakili kita? Pasti belum tentu. Apalagi kalau sistem Pemilunya itu ngawur,” ujarnya.
Guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Amin Abdullah juga menggarisbawahi pentingnya keberadaban dalam praktik politik. Namun, dia juga mencatat ada sejumlah persoalan yang belum diselesaikan sampai saat ini. Salah satunya, adalah politik biaya tinggi di Indonesia.
“Politik biaya tinggi rupanya berkorelasi positif dengan oligarki. Bagaimana kongkalikong antara trias politika, yudikatif, legislatif dan eksekutif plus partai politik dan juga pengusaha hitam. Pengusaha pengrusak alam,” kata Amin.
“Tidak mengherankan, jika lebih 20 tahun yang lalu bangsa Indonesia ingin menghapus KKN, namun saat ini justru semakin bersemi,” ujar Amin lagi.
Persoalan lain yang dicatat Amin adalah lemahnya pengkaderan partai politik, sehingga banyak posisi dibajak oleh mereka yang berasal dari luar partai politik. Di sisi lain, seperti juga Mahfud dan Kristiadi, Amin juga setuju praktik demokrasi di Indonesia terlalu prosedural.
“Demokrasi kita memang hebat, saya setuju. Tetapi masih prosedural. Pemilu, Pilkada, rapi. Rapi sekali, tetapi belum substansial,” nilai tokoh Muhammadiyah ini.
Peran di Tingkat Global
Dalam skala global, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi setuju dengan berbagai penilaian bahwa demokrasi mengalami tekanan, terutama selama pandemi COVID-19. Namun, dengan segala kekurangannya, mayoritas negara sampai saat ini masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem terbaik.
“Demokrasi pada level global mengalami banyak tantangan, namun kepercayaan masyarakat dunia terhadap sistem itu masih sangat tinggi. Dan kita tidak boleh lupa, bahwa demokrasi is not an end in itself, tetapi demokrasi is a means to an end,” kata Retno.
Retno meyakini, bahwa masa depan demokrasi salah satunya akan tergantung kepada sejauh mana sistem ini memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri.
“Dan dalam konteks ini, kita tidak punya pilihan lain selain terus memperkuat demokrasi antara lain kita pastikan deliverable democracy dinikmati rakyat secara merata,” tegas Retno.
Memaknai nilai penting demokrasi, Indonesia sejak lama rutin memberi peran dalam skala global. Salah satunya adalah Bali Democracy Forum yang tahun ini akan masuk ke putaran 15. Berbagai negara diundang untuk berbicara tentang demokrasi, bahkan negara-negara yang dicap tidak demokratis oleh dunia, turut diundang.
Indonesia juga terus membantu negara-negara lain untuk membangun kapasitas dalam demokrasi, antara lain kepada Palestina.
“Kita juga memberikan capacity building untuk promosi toleransi kepada perempuan. Karena salah satu ukuran bagaimana kita sukses berdemokrasi adalah apakah kaum perempuan diberikan dan akses yang sama,” kata Retno. [ns/ah]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
