Scott Morrison mengatakan, Rabu (17/8), bahwa memberi dirinya kewenangan ekstra ketika menjabat perdana menteri Australia diperlukan selama krisis virus corona.
Banyak pihak menilai apa yang dilakukan Morrison yang baru terungkap dalam beberapa hari terakhir, merupakan penipuan dan tindakan tidak demokratis.
Perdana Menteri saat ini Anthony Albanese sedang meminta pendapat jaksa agung tentang legalitas beberapa langkah Morrison.
Banyak rekan Morrison sendiri dibutakan oleh keputusannya untuk secara diam-diam memberi dirinya kewenangan untuk lima jabatan menteri. Beberapa orang telah memintanya untuk mengundurkan diri dari Parlemen, di mana ia sekarang menjadi anggota oposisi setelah partainya kalah dari partainya Albanese dalam pemilihan umum pada awal tahun ini.
Morrison mengatakan kepada wartawan di Sydney bahwa meskipun ia meminta maaf atas tindakan yang diambilnya karena menyinggung rekan-rekannya, ia tetap membela tindakannya tersebut.
Pada awal krisis COVID-19, katanya, sebagai perdana menteri, ia bertanggung jawab atas segala yang terjadi pada periode itu. “Saya percaya, memiliki otoritas atau kewenangan darurat itu diperlukan untuk mengatasi situasi ekstrem yang tidak terduga. Itu akan memungkinkan saya bertindak demi kepentingan nasional.”
Ia mengatakan ia lebih suka dikritik karena melampaui batas daripada tidak mengambil tindakan. Ditanya mengapa ia tidak memberitahu rekan-rekan Kabinetnya sendiri tentang penunjukan itu, apalagi masyarakat luas, Morrison mengatakan langkah-langkahnya bisa keliru dimengerti.
“Pada saat itu, saya khawatir bahwa masalah ini dapat disalahartikan dan disalahpahami, dan merusak kepercayaan para menteri dalam menjalankan tugas mereka. Apalagi, saya tidak menganggap itu sebagai kepentingan negara,” kata Morrison.
Albanese pada hari Selasa mengungkapkan bahwa antara Maret 2020 dan Mei 2021, Morrison memberi dirinya kewenangan sebagai menteri kesehatan, keuangan, urusan dalam negeri, perbendaharaan dan industri, langkah yang tampaknya memberinya kekuatan yang sama dengan para menteri yang telah ditunjuk untuk posisi tersebut.
”Bagaimana dengan permintaan maaf kepada orang-orang Australia?,” kata Albanese setelah munculnya pengakuan Morrison itu. “Rakyat Australia ikut pemilu tanpa mengetahui bahwa semua ini telah terjadi, tidak mengetahui bahwa ada pemerintahan bayangan yang beroperasi dalam kegelapan.”
Albanese mengatakan kepada wartawan di Brisbane bahwa ia sulit memahami mengapa langkah Morrison itu tidak diumumkan kepada publik pada saat itu.
Morrison menggunakan kewenangan tambahannya setidaknya pada satu kesempatan, untuk membatalkan keputusan mantan menteri Keith Pitt yang menyetujui proyek gas yang kontroversial di lepas pantai New South Wales. Pada saat itu, Morrison hanya mengatakan ia memveto proyek itu dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri. [ab/uh]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
