20 Ribu Rumah Tak Layak Huni di Bogor Bakal Diperbaiki

Bogor: Pemerintah Kota Bogor optimistis bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 20 ribu unit pada 2022 lebih cepat dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan hingga 2024.
 
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor Juniarti Estiningsih mengatakan capaian lebih cepat target bantuan RTLH itu realistis karena hingga 2021 telah ada 17 ribu hingga 18 ribu rumah yang terbantu dan kuota bantuan 4.286 rumah.
 
“Kalau tercapai semua realisasi bantuan atas pencairan dana bantuan RTLH 4.000-an tahun ini, malah target sudah terlewati,” ujar Estiningsih dikutip dari Antara, Jumat, 12 Agustus 2022.

Menurutnya, alokasi APBD lebih kurang sebesar Rp45 miliar dengan target 4.286 RTLH yang dibantu tahun ini dan alokasi anggaran-anggaran sebelumnya secara konsisten telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor.
 
Bahkan, anggaran untuk masalah kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu memprioritaskan sehingga angka capaian menjadi lebih cepat.

Menurut data dari situs Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu (Sahabat) Kota Bogor, proposal pengajuan bantuan RTLH telah mencapai 6.529 dan pencairan yang telah terlaksana untuk sebanyak 4.287 rumah serta beberapa pengajuan berstatus ditolak.
 
Rata-rata rencana penggunaan dana bantuan untuk perbaikan dinding, atap dan plafon rumah. Nilai permohonan dan pencairan berkisar Rp10 juta hingga Rp15 juta.
 
“Setiap tahun, anggaran tidak kurang dari Rp40 miliar hingga tahun ini. Sementara targetnya 20 ribu rumah terbantu itu hingga 2024. Tentu kerja sama pemerintah kota dan DPRD ini patut kita syukuri,” katanya.
 
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menginstruksikan semua dinas-dinas yang ada di daerahnya berkontribusi mengatasi kemiskinan yang meningkat 1,1 persen selama pandemi covid-19.
 
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan pada konteks kemiskinan, Kota Bogor patut bersyukur tidak masuk kategori kemiskinan ekstrim, meskipun 17 kota dan kabupaten di Jawa Barat masuk kategori angka kemiskinan cukup tinggi.
 
“Dalam evaluasi penanggulangan kemiskinan masih nampak indikasi kemiskinan karena jumlah RTLH yang diproyeksikan membutuhkan bantuan sebesar Rp44,4 miliar yang disisihkan dari APBD pada tahun 2022 untuk mengejar target 20 ribu rumah terbantu,” jelasnya.
 

(KIE)