Sebuah proposal Uni Eropa (UE) untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran 2015 “dapat diterima jika memberikan jaminan” pada tuntutan utama Teheran, kata kantor berita pemerintah IRNA hari Jumat (12/8), mengutip seorang diplomat senior Iran.
UE Senin lalu menyatakan telah mengajukan naskah “akhir” setelah pembicaraan tidak langsung selama empat hari antara para pejabat AS dan Iran di Wina.
Seorang pejabat senior UE mengatakan tidak ada lagi perubahan yang dapat dilakukan terhadap naskah tersebut, yang telah dirundingkan selama 15 bulan. Pejabat itu mengatakan ia mengharapkan keputusan akhir dari para pihak akan muncul dalam waktu “beberapa pekan saja.”
IRNA mengutip diplomat yang tidak disebut namanya itu yang mengatakan Teheran sedang meninjau proposal itu. “Proposal UE dapat diterima jika memberi kepastian kepada Iran mengenai isu-isu pengamanan, sanksi-sanksi dan jaminan,” kata diplomat itu.
Republik Islam itu telah berupaya meminta jaminan bahwa tidak ada presiden AS pada masa mendatang yang akan mengingkari kesepakatan jika itu dihidupkan kembali. Presiden AS Donald Trump pada tahun 2018 meninggalkan kesepakatan itu dan memulihkan sanksi-sanksi keras AS terhadap Iran.
Akan tetapi Presiden Joe Biden tidak dapat memberi jaminan kuat seperti itu karena kesepakatan tersebut lebih merupakan kesepahaman politik, bukannya suatu perjanjian yang mengikat secara hukum. Washington telah menyatakan siap untuk segera mencapai kesepakatan guna memulihkan perjanjian itu berdasarkan proposal UE.
Para pejabat Iran mengatakan mereka akan menyampaikan “pandangan dan pertimbangan tambahan” kepada UE, yang mengoordinasikan pembicaraan, setelah berkonsultasi dengan Teheran.
Perjanjian tahun 2015 tampaknya hampir dihidupkan kembali pada Maret lalu. Tetapi pembicaraan tak langsung selama 11 bulan antara Teheran dan pemerintahan Biden di Wina mengalami ketidakpastian terutama karena desakan Iran agar Washington mengeluarkan pasukan elitenya, Korps Garda Revolusi, dari Daftar AS mengenai Organisasi Teroris Asing.
Hari Rabu, AS mendakwa seorang anggota Garda Revolusi berencana membunuh John Bolton, penasihat keamanan nasional untuk Trump. Washington sendiri menyatakan tidak yakin dakwaan tersebut akan memengaruhi pembicaraan nuklir dengan Teheran.
Berdasarkan kesepakatan 2015, Iran membatasi program pengayaan uraniumnya, yang kemungkinan dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir, sebagai imbalan atas keringanan sanksi-sanksi AS, UE dan PBB. Teheran mengatakan pihaknya menghendaki kekuatan nuklir itu hanya untuk keperluan damai. [uh/ab]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
